Pandemi Melanda, Industri Perkeretaapian Tetap Eksis

23-11-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT INKA, direksi PT PT. Stadler INKA Indonesia, dan direksi PT. Bank BTN, di Banyuwangi, Jatim, Senin (23/11/2020). Foto : Natasya/Man

 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri di dalam negeri. Hal ini menjadi perhatian Komisi VI DPR RI untuk mengetahui secara langsung dampak pandemi Covid-19 khususnya terhadap industri perkeretaapian milik negeri dengan meninjau langsung pabrik kereta api milik PT Stadler INKA Indonesia di Banyuwangi, Jawa Timur, dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

 

“Keadaan industri kereta seperti apa pasca Covid-19, apakah masih bisa bergerak atau tidak. Kita tahu Covid tidak hanya penyebaran virus saja, tetapi juga ada dampaknya. Dan ternyata saya melihat (dalam paparan) pasar itu tetap, tidak berubah. Jadi kecenderungan industri-industri ini akan tetap eksis kalau pasar itu tetap ada,” jelas Aria Bima usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT INKA, direksi PT PT. Stadler INKA Indonesia, dan direksi PT. Bank BTN, di Banyuwangi, Jatim, Senin (23/11/2020).

 

Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah V ini melihat industri perkeretaapian INKA memiliki prospek yang baik untuk kepentingan nasional karena adanya interkoneksitas infrastruktur, kereta api dinilai berperan penting untuk menjadi angkutan orang maupun barang. Selain itu, ia juga berpendapat Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi milik INKA yang didukung infrastruktur pabrik yang baik dapat menjadikan INKA sebagai pemimpin perusahaan perkeretaapian yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan internasional.

 

“Kita cukup bangga karena perkembangan teknologi dan kemampuan SDM di INKA ini dengan infrastruktur pabrik yang dikembangkan di Banyuwangi ini. Ke depan, INKA akan menjadi leader perusahaan perkeretaapian yang tidak hanya untuk kebutuhan nasional, tapi juga untuk Asia dan ASEAN cukup bisa mendapatkan market, bahkan di Afrika juga. Ini karena kualitas produknya bagus dan harganya cukup kompetitif,” terang Aria Bima.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti persaingan antara produk kereta Indonesia dengan Tiongkok (China). Menurutnya, INKA perlu mempelajari secara menyeluruh untuk mengetahui biaya komponen yang membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan produk Negeri Panda tersebut. Aria Bima juga meminta agar adanya solusi atas tingginya cost tersebut untuk membuat cost produksi kereta api Indonesia lebih rendah, sehingga bisa menjadi lebih kompetitif dengan milik Tiongkok.

 

“Saya kira itu kita tidak usah cengeng ya, jadi tetep kita pelajari terus. Kita pelajari mana cost yang membuat kita kalah kompetitif, komponen mana yang membuat kita kalah kompetitif. Apakah kita masih bisa turunkan? Atau kita kombinasikan di-cost lain yang lebih rendah? Karena di (Tongkok) sana integrated industry hall yang mengintegrasikan dari bahan baku sampai bahan jadi yang bisa menurunkan tingginya cost,” pinta Aria Bima.

 

Aria Bima meyakini, jika kualitas produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk Tiongkok. Namun, tantangannya adalah menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang murah. Sehingga hal ini harus terus menjadi perhatian INKA untuk meningkatkan daya saing berbagai produknya demi kepentingan nasional yakni dalam meningkatkan angka ekspor Indonesia. (nap/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...